Mahar Adat Aceh

Posted on

[Serambi Indonesia, 30 Oktober 2011]

Oleh Herman RN

KENAIKAN harga emas di pasaran benar-benar telah menjadi hantu yang sangat menakutkan, terutama di Aceh, khusus lagi bagi para bujang. Emas yang dijadikan sebagai ketentuan mahar dalam adat Aceh kerap menjadi pembicaraan hangat di daerah yang belakangan terkenal dengan batu emasnya ini.

Kadang, banyak tanggapan miring dan miris tatkala membicarakan emas dan mahar di Aceh. Beberapa lelucon pun bermunculan. Bahkan, ada yang sempat menawarkan aksi demonstrasi agar mahar di Aceh jangan lagi menggunakan emas. Sekilas, keinginan ini wajar, mengingat harga emas yang kian melambung, sekaligus emas hanya sebatas wujud dari adat.

Inilah setidaknya yang saya tangkap saat membaca kegelisahan seorang penulis  pada situs Aceh Institute. Opini yang dimuat dengan judul Jaminan Mahar Aceh (JMA) itu tak lebih sebagai lelucon, sekaligus keinginan wajar seorang bujang di Aceh. Lelucon ini, di satu sisi untuk pemerintah, di sisi lain untuk diri penulisnya.

Saya nyatakan demikian karena hemat saya, sungguh lucu jika untuk menikah seorang lelaki mesti ‘mengemis’ pada pemerintah. Kendati mengemis secara profesional-lewat proposal—kepada pemerintah adalah lumrah, tetapi aneh jika mesti mengajukan proposal dengan subjek ‘mohon bantuan mahar’.

Di sisi lain, lelucon pada tulisan tersebut dapat ditangkap sebagai satiran kepada kebijakan pemerintah yang kacau balau. Pemerintah punya banyak kebijakan, tetapi tidak terlaksana sebagaimana diimpikan. Boleh jadi, artikel JMA menyatir hal tersebut. Akan tetapi, tidak dapat disangkal pula ada ketakutan tidak dapat menyempurnakan dien dengan orang yang diimpikan, karena tingginya permintaan mahar. Jika asumsi kedua ini benar, sesungguhnya sedang bersarang maop dengan titel “mahar” di benaknya.

Adat dan hukum
Terlepas dari keinginan menyatir atau sekadar wujud kegelisahan diri, perkenankan saya dalam kesempatan ini turut berdiskusi. Diskusi yang hendak saya sampaikan masih menyangkut soal mahar sebagai adat Aceh atau sebut saja Mahar Adat Aceh (MAA).

Penting diingat bahwa bicara soal adat dalam konteks Aceh tidak dapat terlepas dari persoalan hukum (agama). Manakala antara “adat” dan “hukum” sudah dipahami secara benar, siapa pun pasti tidak akan sampai mengemis mahar pada pemerintah. Apalagi, ketika seseorang sadar bahwa menikah adalah perkara penyempurnaan agama. Demikian untuk para orangtua, tatkala ia paham bahwa bentuk dan jumlah mahar hanyalah adat, tidak patut muncul pemaksaan bahwa seorang anaknya baru dapat dilepas nikah jika ada lelaki yang mampu menyerahkan puluhan mayam emas.

Perlu diingat, perspektif hukum dalam konteks Aceh mengacu pada syar’i, yang landasaannya adalah Alquran dan hadits, termasuk ijma’ ulama. Beda halnya dengan adat. Ia hanya berupa aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu wilayah, yang dibuat oleh manusia. Namun, baik adat maupun hukum sama-sama memiliki sanksi bagi pelanggar. Karena hukum-ureueng Aceh menyebutnya hukôm-berlandaskan pada firman dan sabda, tentu sanksi bagi pelanggar hukum lebih besar tinimbang sanksi adat. Hal ini sesuai hadih maja meulangga hukôm raya akibat, meulangga adat malè bak donya.

Petuah indatu ini jelas sekali menegaskan sanksi adat tidak seberapa dibandingkan dengan sanksi hukum. Dalam perspektif yang sama, karena adat diciptakan oleh manusia, ia tidak pernah sempurna. Ketidaksempurnaan ini memberi peluang bahwa adat masih dapat diubah, direvisi/revitalisasi, bahkan dihilangkan/tidak digunakan lagi.

Keniscayaan adat dapat diutak-atik juga dinukilkan dalam narit maja, “Adat meukoh reubông, hukôm meukoh purieh/ adat jeut barangkahoe takhông, hukôm hanjeut barangkapat takieh (Adat tamsil memotong rebung, hukum umpama memotong sigai/adat boleh sembarang dipikul, hukum tidak boleh sembarang dikiaskan).” Jika setiap orang paham hadih maja ini, tentu tidak perlu ada keresahan yang teramat sangat menghadapi pernikahan, terutama soal mahar yang kerap jadi maop itu.

Hadih maja yang jadi pandangan hidup ureueng Aceh ini bukan hanya penting diketahui oleh para lajang, tetapi juga oleh orang tua bahkan oleh setiap orang. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa adat itu sama seperti firman dan sabda. Adat itu hanya kesepakatan dari manusia untuk manusia. Ia boleh diutak-atik. Manakala adat dipahami sebagai sebuah kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya. Artinya, jumlah mahar yang tinggi, uang hangus yang besar, dan sebagainya, adalah adat yang masih dapat dimusyawarahkan.

ABS dengan ABG
Mahar adalah hukum. Posisinya wajib ada. Namun, bentuk dan jumlahnya merupakan adat. Dengan demikian, menjadi wajar jika mahar di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Misal, ada suatu daerah maharnya harus emas, ada daerah yang boleh menggunakan uang atau benda lain. Kendatipun ada mahar yang bentuknya sama pada beberapa daerah, misal di Aceh, perkara jumlah masih terdapat perbedaan. Wilayah Aceh Blahdéh Seulawah (ABS), umpanya, jumlah mas kawinnya belasan mayam bahkan ada yang mencapai dua puluh mayam ke atas. Sebaliknya, Aceh Blahdéh Geurutèe (ABG), sepuluh mayam saja sudah dianggap banyak, sehingga ada kampung di sana yang menetapkan mas kawin cukup tiga mayam.

Jika nominal mayam di ABS dibawa ke ABG, tentu perbandingannya seumpama menikah dengan satu perempuan ABS setara dengan menikahi tiga sampai lima perempuan di ABS. Maaf, ini bukan bermaksud memperolok, sekadar lelucon tambahan saja.

Intinya, setiap orang mesti memahami kondisi zaman, situasi pasar, juga keberadaan adat di satu daerah. Miris sekali jika sampai demo agar harga emas turun atau menggelar aksi damai di depan gedung DPR dan pemerintahan agar dibuat qanun JMA. Namun, bagaimana pemahaman adat dan hukum dicermati oleh setiap orang sehingga para orang tua tidak bersikeras mempertahankan anaknya dengan alasan ‘marwah’. Demikian para bujang, jangan menjadikan mahar sebagai maop, tetapi berusahalah memusyawarahkan hal ini dengan pihak perempuan. Semoga kita menjadi orang yang menjunjung tinggi hukum dan adat. Hukôm léllah, sumpah bèk/ Hukôm adé, paké bèk/ Hukôm adat, ikat bèk/ Hukôm meujron, meupoh bèk.

* Herman RN, pengelola media adat the Chiek di LSM Prodeelat

One thought on “Mahar Adat Aceh

    syukran indrapuri said:
    November 17, 2012 pukul 12:00 pm

    hahahahaha,,, payah peugah bak calon bek le le that lake meuh, abg karap rubah mita meuh,hahahahahah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s